Yodi Setiawan Klarifikasi Terkait Penurunan PAD yang Disorot dalam Debat Publik

Yodi Setiawan Tanggapi pernyataan salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau yang menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah menurun. (Foto:wn)

Sekadau Kalbar, Borneosiber.com - Menanggapi pernyataan salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau yang menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun dan regulasi yang belum ada, Anggota DPRD Sekadau, Fraksi Gerindra, Yodi Setiawan, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak akurat.

" Dalam debat tersebut dikatakan bahwa pemerintah saat ini belum membuat regulasi dan PAD menurun. Namun, jika kita melihat data, justru pada bulan Juli lalu, kita sudah mencapai angka sekitar 50 persen dari target pajak daerah," ujar Yodi Setiawan.

Yodi menjelaskan lebih lanjut bahwa peningkatan PAD berasal dari berbagai sektor pajak daerah, antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Kebersihan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak perhotelan dan restoran.

Menurutnya, ke depan, pemerintah Kabupaten Sekadau akan terus memfokuskan pengumpulan pajak, terutama dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang mencakup masyarakat umum maupun perusahaan. 

"Kami akan terus memantau perusahaan-perusahaan dan dunia usaha, serta mencari potensi retribusi yang bisa diterapkan, dengan dasar hukum yang jelas, baik melalui perda maupun regulasi lainnya," tambah Yodi.

Berdasarkan data Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah (BPRPD) Kabupaten Sekadau, pada Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang digelar pada Agustus lalu, hingga Juli 2024, realisasi PAD Kabupaten Sekadau telah mencapai Rp 32,7 miliar dari target Rp 63,9 miliar, atau 52,04 persen. Capaian tersebut dinilai stabil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2023, realisasi PAD mencapai Rp 67,03 miliar dari target Rp 71,74 miliar, atau 93,43 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022, yang hanya mencapai Rp 55,3 miliar atau 76,38 persen.

Pada tahun 2024, realisasi penerimaan PAD hingga Juli mencapai Rp 32,7 miliar, dengan rincian pajak daerah sebesar Rp 12,2 miliar (44,66 persen), retribusi daerah Rp 10 miliar (54,16 persen), serta lain-lain pendapatan sah daerah Rp 2,5 miliar (31,33 persen). Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tercatat sebesar Rp 7,6 miliar (90,82 persen).

Yodi mengungkapkan bahwa pencapaian PAD ini menunjukkan kinerja yang stabil dan terus berkembang, yang diharapkan dapat lebih optimal di sisa tahun 2024. (Rilis)