Sekadau Kalbar, Borneosiber.com - Bupati Sekadau, Aron membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sekadau tahun 2024, bertempat di Aula Serbaguna lantai 2 kantor Bupati Sekadau. Kamis (26/1/2023). 
kegiatan Forum Konsultasi Publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sekadau tahun 2024. (foto:ist).
Pada kesempatan tersebut, Bupati Sekadau, Aron mengatakan, konsultasi publik merupakan forum untuk menjaring masukan dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD.
"Dengan adanya kegiatan konsultasi publik ini, disamping untuk melaksanakan
amanat peraturan perundang-undangan, juga sebagai wadah untuk membahas kebijakan dan prioritas pembangunan di
kabupaten sekadau pada tahun 2024," kata Aron.
"Setelah pelaksanaan forum ini akan dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan Se-kabupaten Sekadau, forum gabungan perangkat daerah, musrenbang RKPD Kabupaten dan Musrenbang RKPD Provinsi hingga nantinya musrenbang Nasional sebelum akhirnya RKPD Kabupaten Sekadau ditetapkan pada bulan juni tahun 2023," tambahnya.
Aron juga mengatakan, dengan adanya masukan dan saran dari berbagai pihak dalam konsultasi publik penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2024
diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan oleh perangkat daerah tepat sasaran sesuai dengan RPJMD kabupaten
tahun 2021-2026.
"Pelaksanaan kegiatan ini dapat kita jadikan sebagai momentum yang strategis bagi kita semua untuk melanjutkan tahapan pembangunan pasca pandemi covid-19 dan ditengah kebijakan
saat ini terhadap pelonggaran PPKM di seluruh wilayah
indonesia," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini juga penting sebagai jembatan untuk dapat mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan berbagai
rencana pelaksanaan pembangunan daerah yang diharapkan mampu menjawab tantangan dan isu-isu
strategis pada tahun 2024.
"Output dari pelaksanaan konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh
stakeholder dalam keterkaitan dan konsistensi antara, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan," pungkasnya. (Nv).